PNPK Desak Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Korupsi Termasuk BLBI

Dia juga menyebut sumber pembiayaan kedua berasal dari penjarahan sumber daya alam yang tidak bisa mereka laporkan. Uang itu ditempatkan ke dalam rekening-rekening rahasia di luar negeri. Masuk ke dalam pandora Paper, Panama Paper dan lain-lain.
“Itulah uang yang menjadi sumber dana yang dicicil-cicil untuk kembali ke sini. Membeli obligasi negara, membeli surat utang. Masuk sebagai pinjaman fiktif,” papar Salamudin.
Menurut Salamudin, ke depan mereka akan berhadapan dengan yang namanya digitalisasi dan transparansi.
“Jadi, gerakan PNPK ini momentumnya sangat tepat,” tegas Salamudin.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti menilai pemerintahan Jokowi saat ini justru dikuasai oleh pejabat-pejabat kotor baik di eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif.
“Terbukti tidak ada satupun kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat dituntaskan secara transparan dan adil,” tegas Haris Rusli.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Puluhan aktivis dan tokoh pergerakan yang tergabung dalam Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) mendesak penegak hukum segera menuntaskan kasus korupsi masa lalu dan masa kini termasuk BLBI.
Redaktur & Reporter : Friederich
- KPK Periksa Direktur PT Visiland Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan di PT INTI
- KPK Sita 14 Bidang Tanah Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans-Sumatera
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang