JPNN.com 
Polemik Amendemen UUD, Hamdan Zoelva Ingatkan GBHN Adalah Alat untuk Mengontrol Presiden
Jumat, 20 Agustus 2021 – 13:18 WIB
Hamdan Zoelva, saat masih jadi hakim MK, memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). Foto: Ricardo/JPNN.com
“Sekarang siapa tanggung jawab? Dulu presiden, dan MPR meminta pertanggungjawaban. Ini dua hal, pertama dari aspek urgensi, kemudian kedua dari aspek substansi. Keduanya tidak masuk,” ujar dia.
“Jadi ini rada aneh, jangan mengubah konstitusi parsial, tidak melihat sebagai satu sistem yang utuh, rusak negara ini jadinya,” pungkas Hamdan. (dil/jpnn)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengkritik wacana amendemen UUD 1945 yang disuarakan MPR. Menurut dia, mengubah konstitusi tak bisa sembarangan
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Wakil Ketua MPR: PPHN Solusi Pembangunan Nasional yang Terarah dan Berkesimbungan
- Baru Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara Langsung Singgung Hal Ini
- Hamdan Zoelva Sebut Prabowo Kuasai 500 Ribu Hektare saat Banyak Petani Tak Punya Lahan
- Timnas AMIN: Anies Tak Salah Menyebut Prabowo Punya Lahan 340 Ribu Hektare
- Hamdan Zoelva: Kestabilan Emosi Penting bagi Presiden
- Jika Anies-Muhaimin Menang Pilpres 2024, Proyek IKN Dikaji Ulang
.jpeg)
