Polri Dinilai Tak Mengerti Kekecewaan Jokowi Soal Iklim Investasi

jpnn.com - JAKARTA - Polri hendaknya menyikapi betapa Presiden Joko Widodo kecewa dengan iklim berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Maka Polri menurut anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto harus profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya.

"Misalnya, jangan menggiring perkara perdata menjadi pidana karena investor asing bisa takut ke Indonesia," kata Darmadi, menyikapi kasus pinjam-meminjam antara Harun Abidin selaku debitur dengan Cedrus Investment Ltd selaku kreditur yang kini jadi pihak terlapor di Bareskrim Mabes Polri.

"Kami tentu prihatin dengan kondisi itu. Penyidik seharusnya mendorong para pihak melaksanakan perjanjian," kata Darmadi. di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (13/9).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga mengaku prihatin terhadap kondisi ease of doing business di Indonesia setelah mendengar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2016 di Kompleks Parlemen dan dalam acara Senior Hipmi.

"Jokowi menyebut betapa peringkat kemudahan iklim berinvestasi di Indonesia masih di peringkat 109, dan berharap tahun depan harus menduduki 40," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta III ini, mengutip pidato Jokowi.

Karena pihak Cedrus memang belum pernah diperiksa, Darmadi Durianto berharap agar setelah dimintai keterangan, Polri segera bertindak benar dan jujur. Reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi harus dibina, dan ini memerlukan upaya keras semua pihak.

"Akibat investasi belum maksimal masuk ke Indonesia, pemerintah terpaksa melakukan tax amnesty, supaya uang masuk. Polri mestinya harus profesional dan proporsional dalam melayani investor asing di Indonesia. Kalau penegak hukum tak kredible bisa berpengaruh terhadap iklim investasi,” pungkasnya.(fas/jpnn)