PPP Tolak Intervensi RUU MA
Senin, 06 Oktober 2008 – 14:44 WIB

PPP Tolak Intervensi RUU MA
JAKARTA—Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI menolak intervensi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Mahkamah Agung (MA). Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Suharso Monoarfa, tertundanya perampungan RUU MA menjadi UU karena berbagai faktor, terutama pihak eksternal. Karena itu pembahasannya harus mengikuti ketentuan pembentukan UU yang diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI.
jpnn.com -
"Kalau tidak berdasarkan Tatib DPR RI kami tolak. Pokoknya harus sesuai aturan yang jelas," tegas legislator asal Gorontalo ini, Sabtu (4/10).
Dia mengingatkan agar jangan sampai terkesan ada desakan luar biasa dari pihak eksternal terhadap rencana pengesahan tersebut.
Pembahasan RUU MA ini menjadi sorotan publik, setelah ada upaya pihak eksternal untuk `menganulir` pasal yang mengatur soal perpanjangan masa pensiun Hakim Agung dari 65 menjadi 70 tahun.
"Jika tidak bertentangan dengan kepentingan politik hukum, sah-sah saja. Asalkan tidak ada intervensi eksternal yang memengaruhi tata aturan internal DPR RI dalam pembahasan serta perumusan suatu RUU menjadi UU," tukasnya. (esy)
JAKARTA—Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI menolak intervensi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Mahkamah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Umat Katolik Mengarak Patung Bunda Maria di PIK 2, Romo Didit Bicara Teladan Iman
- Riezky Aprilia Akui Tak Tahu Keterlibatan Hasto dalam Kasus Suap Wahyu Setiawan
- Sistem Ganjil Genap Tidak Berlaku pada 12-13 Mei, Libur & Cuti Bersama
- Panglima TNI Dampingi Presiden Saat Acara Halalbihalal Bersama Purnawirawan TNI AD
- Zarof Tersangka TPPU, Pakar: Langkah Progresif Sebelum UU Perampasan Aset Terwujud
- Bill Gates Beri Hadiah Boneka Paus ke Bobby Kertanegara