Refly Tantang Anggota DPD Ikut Demo Tolak Pilkada oleh DPRD
Refly yang juga pakar tata negara itu mendorong anggota DPD aktif menyuarakan berbagai isu yang berkembang secara personal untuk mengatasi masalah mekanisme birokrasi DPD.
"Tidak perlu menunggu mekanisme birokrasi DPD, tapi bisa membuat kaukus yang langsung bersikap atau dilakukan secara personal," terangnya.
Hanya saja, Refly menilai, seringkali ada keengganan dari anggota DPD untuk membuka jaringan lebih luas, baik itu kepada pers maupun elemen masyarakat lain sehingga suaranya seringkali tak pernah terdengar, bahkan pernannya tenggelam dengan langkah yang disuarakan DPR.
"Apalagi, DPR bisa menggiring pembangunan ke daerah, sehingga peran dan fungsi DPD menjadi jauh tertinggal," imbuhnya.
Padahal, jika saja masing-masing Anggota DPD rajin menyuarakan agenda nasional yang dirasakan timpang di daerah, seperti soal listrik, pembangunan infrastruktur, maupun otonomi daerah, maka peranannya akan lebih terasakan.
"Apalagi, DPD tak perlu takut karena dia kan tidak terkait dengan kebijakan partai politik tertentu," pungkasnya. (ysa/RMOL)
JAKARTA - Ada peristiwa menarik ketika pakar tata negara Refly Harun memberikan pembekalan terhadap sekitar 55 anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Yandri Susanto: Indonesia Butuh Generasi Penerus yang Andal
- Selamat, Pertamina Raih 6 Penghargaan WISCA
- Imbas Kasus Kondom Berserakan, DPRD DKI Minta Pemprov Siagakan Petugas di RTH
- Eks Anak Buah SYL Mengaku Berikan Tip kepada Paspampres Jokowi, Hakim Sampai Mempertegas
- Seperti Veteran, Atlet Bakal Mendapatkan Dana Pensiun
- Polri Gelar Operasi Puri Agung Untuk Kawal WWF di Bali