RUUK DIY Disahkan, Sultan Segera Dilantik jadi Gubernur

Seperti diketahui, pasal 16 ayat 1 huruf n RUUK DIY mengatur larangan Sultan untuk berpartai politik. Artinya, Sultan harus melepaskan jabatan politiknya di partai. Posisi Sultan sebagai kepala daerah tidak dilakukan melalui pemilihan, melainkan penetapan langsung. Sultan akan ditetapkan sebagai Gubernur DIY pada 9 Oktober 2012.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD GKR Hemas,  yang juga istri Sri Sultan mengimbau agar keluarga keraton dan rakyat  Yogyakarta, menyambut positif RUUK DIY tersebut. Ia menilai, memang sudah seharusnya untuk posisi Gubernur DIY tidak menggunakan pemilihan, melainkan penetapan. "Itu keinginan rakyat DIY, bukan hanya keluarga keraton saja. Saya kira sudah seharusnya keluarga menanggapi dengan baik tentang RUUK DIY," ungkap GKR Hemas kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8). (boy/jpnn)