Satu Kantor Perwakilan DPD Butuh Rp30 Miliar

JAKARTA -- Pembangunan sebanyak 33 kantor perwakilan Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI yang berada setiap provinsi diperkirakan molor dari jadwal yang diamanatkan undang-undang. Sekeretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, DR Ir Siti Nurbaya Bakar mengatakan, molornya penyelesaikan pembangunan electoral office dikarenakan beberapa faktor.

“Ada beberapa hal yang membuat penyelesaian kantor-kantor DPD diprovinsi sedikit terlambat. Diantaranya masalah anggaran, yang tidak mungkin sekaligus dalam satu tahun anggaran. Tahap pertama kita usulkan lewan APBN Perubahan 2010 ini,” ujar Siti di Jakarta, Jumat (23/7).

Selain itu, Sekretariat DPD juga masih menyelesaikan beberapa proses administrasi hibah tanah yang akan dijadikan lokasi kantor perwakilan DPD di daerah. Hibah tanah tersebut diperlukan untuk memenuhi aturan yang ada, dari milik pemerintah daerah (pemda) kepada pusat (DPD RI). Nantinya, pembangunan fisik gedung menjadi tanggungjawab sepenuhnya DPD RI.

“Hibah tanah dari pemerintah daerah ke pusat juga masih kita urus. Dari 33 provinsi, kalau tidak salah sudah dua yang sudah menghibahkan kepada kita seperti Provinsi Bangka Belitung,” ungkapnya.