Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Kritikan Pedas Politikus PKS

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang hanya 51,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan satu tahun Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66 hingga 70 persen menurut hasil survei independen.

"Ini harus jadi bahan introspeksi Pemerintahan Jokowi-JK. Kami telah melakukan kajian plus-minus kinerja bidang politik dan hukum satu tahun Jokowi-JK dibandingkan Pemerintahan SBY," kata Almuzzammil Yusuf, di Jakarta, Rabu (21/10).

Kinerja minus pertama yang sangat kentara menurut Muzzammil, intervensi pemerintah dalam konflik internal partai Golkar dan PPP. Ini adalah kesalahan mendasar di bidang politik dan hukum Pemerintahan Jokowi-JK.

Menkumham, ujar Muzzammil, seharusnya tidak ikut campur dalam konflik internal PPP dan Golkar. Itu ranah Mahkamah Partai, Pengadilan dan MA.

“Putusan MA terakhir yang memenangkan kubu ARB dan Djan Farid sudah tepat. Kita harus apresiasi keputusan MA. Seharusnya Menkumham tidak boleh berpihak melainkan hanya menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik berdasarkan UU Partai Politik. Pemerintahan SBY lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai," terangnya.

Selain itu, kata Muzzammil, Pemerintah Jokowi telah mengintervensi penegakan hukum. Sebagai contoh, pergantian Kabareskrim, Budi Waseso di saat sedang menangani kasus korupsi kondensat, penimbunan daging sapi, Pelindo II dan Pertamina Foundation.

"Seharusnya pejabat yang memiliki terobosan, kinerja baik, dan taat pada aturan dan tugas dipertahankan. Berikan kesempatan yang bersangkutan membuktikan secara transparan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar untuk pemberantasan korupsi. Sehingga dengan itu dapat mengangkat citra Kepolisian sebagai penegak hukum," tegasnya.