SBY Kembali Didesak Mengevaluasi Total Sistem Kerja Pemerintah

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali didesak untuk membenahi sistem kerja di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Mahfudz Siddiq, Minggu (10/7), di Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah RI sebenarnya punya sistem yang sangat lengkap untuk bekerja, namun pada kenyataannya kinerja pemerintah tidak efektif.

"Secara sistem, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah (jadi) efektif," kata Mahfudz.

Dia menjelaskan, dari sisi perencanaan misalnya, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas-KPPN). Dari sisi koordinasi, pemerintahan SBY juga memiliki tiga Menteri Koordinasi (Menko). Kemudian, lanjut dia, dari sisi kontrol langsung Presiden, ada Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap.

Begitu pula dari sisi perbantuan tugas Presiden, ada Wakil Presiden, serta dari sisi evaluasi periodik ada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Belum lagi sejumlah satuan tugas yang dibentuk Presiden untuk menjalankan tugas-tugas khusus. "Jadi, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap itu tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan," ungkap Mahfudz.