SBY Teken Keppres, Hendarman Berhenti
Percepat Pemberhentian, Pemerintah Ingin Hentikan Polemik
Minggu, 26 September 2010 – 03:33 WIB
JAKARTA - Pemerintah tidak ingin perdebatan seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berkepanjangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih mempercepat pemberhentian Hendarman Supandji dari posisi sebagai jaksa agung. Sementara pemerintah, seperti yang disampaikan Sudi, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana, dan Menkum HAM Patrialis Akbar, berpendapat sebaliknya. Begitu juga yang disampaikan pihak Kejaksaan Agung. "Jadi diharapkan setelah ini sudah tidak ada masalah," sambung Sudi.
"Ini dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan," kata Mensesneg Sudi Silalahi kepada Jawa Pos melalui telepon dari Jakarta, kemarin (25/9). Sudi tengah mendampingi SBY menghadiri pembukaan Muktamar XIV Persatuan Islam (Persis) di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Sejak putusan uji materi UU Kejaksaan diketok MK (22/9), memang terjadi perbedaan pendapat soal penafsiran putusan tersebut terkait keabsahan Hendarman sebagai jaksa agung. MK menegaskan bahwa sejak putusan itu, Hendarman tidak sah sebagai jaksa agung.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah tidak ingin perdebatan seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
BERITA TERKAIT
- Pakar Hukum Bilang Begini Soal Jaksa Berperan Jadi Penyidik Kasus Tipikor
- Thariq Halilintar Turut Meriahkan Pameran UMKM Amanah di Suzuya Mall Aceh
- Heboh Densus 88 Menguntit Jampidsus, TNI Buka Suara soal Polisi Militer di Kejagung
- Kemlu Sebut Tidak Ada WNI jadi Korban Longsor di Papua Nugini
- Tingkatkan Produksi Padi, Pemprov Sumsel Segera Optimalisasi Lahan Rawa
- BBPOM Sebut Bromat Berlebih pada AMDK Bahayakan Kesehatan