Seluruh Guru Honorer di Daerah ini Minta Diluluskan Jadi PPPK, Begini Sikap LaNyalla

FH PGRI, kata dia, ingin agar pemerintah memperhatikan nasib pegawai tidak tetap di sekolah atau lembaga pendidikan lain, karena nasibnya juga tidak ada kejelasan.

Menanggapi hal itu, LaNyalla menjelaskan DPD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.

Keanggotaannya juga sudah disahkan dalam Sidang Paripurna Masa Sidang V Tahun 2020-2021.

"Pansus guru dan tenaga kependidikan honorer sebagai bukti komitmen DPD dalam memperjuangkan nasib para guru dan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia," katanya.

Pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer beranggotakan 15 anggota itu inisiatif dari Komite III dan Komite I DPD.

"Ratusan orang yang datang ke saya terkait hal ini. Permasalahannya hampir sama di seluruh Indonesia."

"Kami di DPD bentuk pansus untuk membantu para guru. Namun harus dimaklumi juga bahwa eksekusinya ada di DPR dan pemerintah."

"DPD hanya diberi wewenang menyampaikan aspirasi," kata LaNyalla.