Serapan Anggaran Tinggi Belum Tentu Akuntabel
Minggu, 29 Januari 2012 – 21:22 WIB
JAKARTA--Setiap instansi pusat maupun daerah diminta untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan akuntabilitas, menurut Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Herry Yana Sutisna, semua instansi pemerintah dituntut mempertanggungjawabkan seluruh sumber dana yang digunakannya, baik yang berasal dari APBD maupun APBN. "Membangun akuntabilitas keuangan negara diperlukan adanya keterbukaan, untuk apa anggaran negara dibelanjakan serta hasil manfaat harus jelas pertanggungjawabannya," ucapnya.
"Pertanggungjawaban atau tata akuntabilitas (sense accountability) ini penting sekali untuk diwujudkan dalam tugas sehari-hari. Sebab penggunaan sumber daya negara haruslah dipertanggungjawabkan secara jelas dan baik," kata Herry di Jakarta, Minggu (29/1).
Pertanggungjawaban yang dituntut ke pemerintah tak hanya berapa dana/anggaran yang dihabiskan. Hasil dari penggunaan anggarannya juga harus dilaporkan transparan. Itu sebabnya setiap instansi pemerintah dituntut memenuhi kinerja yang tidak hanya sepadan dengan anggaran yang diberikan. Tapi juga memenuhi output maupun outcome serta impact yang dirasakan pihak lainnya.
Baca Juga:
JAKARTA--Setiap instansi pusat maupun daerah diminta untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).
BERITA TERKAIT
- BRI Peduli Ini Sekolahku jadi Wujud Nyata Komitmen Memajukan Pendidikan Indonesia
- Inovasi Livin Merchant Mandiri Perluas Jangkau Nasabah UMKM
- Frans Go: Potensi Ekonomi NTT Cukup Besar, Harus jadi Daya Tarik Investasi
- Onduline Kembali Meraih Sertifikasi Green Label Indonesia Dengan Predikat Gold
- Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Terima Penyerahan Peta Jalan Aksesi dari OECD
- Amankan Transaksi Digital, Privy Hadirkan Paket Berlangganan Tanda tangan Unlimited