Serikat Pekerja BUMN Pilih Dukung Prabowo

Saat ditanya apakah karyawan BUMN tidak takut menghadapi resiko dari atasan karena mendukung Prabowo? Daryoko menegaskan, pihaknya telah siap dengan segala resiko. “Kami siap dengan resiko apa pun, namanya juga langkah politik, mesti punya resiko. Kita melangkah seperti ini karena terpaksa, karena ingin bangsa ini bangkit, BUMN harus jadi lokomotif pembangunan. Saat kita (pemilu) dulu netral-netral saja, malah jadi korban. Yang penting, kami tidak melanggar UU. Kami ini kan demo, boleh saja kan,” jawab Daryoko yang juga karyawan PT PLN.

Terancam Sanksi

Tentu saja, manuver politis ALKATRAS membuat berang Kementrian BUMN. Sekretaris Kementerian BUMN mengaku telah memenaggil Dirut PLN sekaligus menegrusnya karena membiarakan kegiatan politis itu digelar di gedung PLN yang tak lain fasilitas milik negara. "Yang mereka lakukan jelas-jelas menggunakan fasilitas BUMN," ujarnya.

Menurutnya, Direksi PLN harus bersikap tegas. Karenanya Kementraian BUMN telah mengubungi Direksi PLN. "Dan mereka akan melaksanakan instruksi dari Pak Menteri," tambah Said Didu.

Tak hanya itu, para aktifis serikat pekerja BUMN yang terang-terangan berpolitik praktis itu juga akan dikenai sanksi. "Sanksinya akan diberikan oleh perusahaan, karena masing-masing berbeda ketentuannya. Tapi merujuk pada UU Pemilu dan PP BUMN, karyawan BUMN dilarang melakukan kampanye," kata Said Didu.(aj/jpnn)