Soal Kontrak Freeport, Ini Saran Ketua DPD RI

"Ini harus jadi pembelajaran bagi kita semua, utamanya para birokrasi yang terlibat dalam sebuah proses perjanjian. Birokrasi ini mestinya harus betul-betul orang yang kredibel," sarannya.

Selain itu, senator asal Sumatera Barat ini mengkritisi model kontrak PT Freeport Indonesia dalam pengelolaan tambang milik Indonesia.

"Jangan lagi kontraknya antara pemerintah langsung dengan institusi bisnis seperti Freeport. Cukup kontraknya dengan BUMN saja, sebagai salah satu upaya untuk membesarkan BUMN. Jangan negara,” pungkasnya.(fas/jpnn)