Soal PT GNI, PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai sikap pemerintah yang terlalu lemah menghadapi manajemen PT Gunbuster Nichel Industry (GNI).

Sebab, sebagai pemegang otoritas kekuasaan seharusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan yang diduga menjadi penyebab bentrok maut pada Sabtu (14/1).

"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," ujar Mulyanto, Jumat (20/1).

Mulyanto menyebut sikap lemah menunjukan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI.

Padahal, negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia.

"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," ungkapnya.

Mulyanto mengungkapkan akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antarkelompok pekerja di atas ialah soal ketidakadilan upah dan K3.