Soal Tenaga Honorer, Bupati Berharap Ada Solusi dari Pemerintah Pusat

Hal ini mengingat jumlah PNS guru dan tenaga kesehatan masih minim. Terutama di wilayah selatan, untuk satu sekolah hanya ada seorang guru PNS dan sisanya honorer.

"Kalau honorer ditiadakan dan disalurkan ke pekerjaan lain, akan mengganggu kegiatan di bidang yang mereka tinggalkan. Keberadaan mereka selama ini, sangat mendukung tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) terutama di dinas pajak dan sejumlah dinas lainnya," kata Herman.

Dia berharap ada solusi dari pemerintah pusat untuk honorer dan kebutuhan tenaga kepegawaian di Cianjur.

"Semoga ada solusi dari pemerintah pusat karena secara tidak langsung keberadaan honorer di daerah sangat membantu," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah dan kementerian/lembaga dapat menyalurkan pegawai honorer atau non-ASN yang tidak lolos seleksi penjaringan PPPK ke BUMN atau BUMD. (antara/jpnn)