Tegakkan Hukum, Kejagung Dianggap Tebang Pilih

Seperti diberitakan sebelumnya, Buhari yang juga ketua DPW PPP Sultra diduga terlibat korupsi dalam penjualan nikel kadar rendah milik Pemerintah daerah Kolaka ke PT Kolaka Mining International pada Juni 2010. Diduga, proses penjualan dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kolaka. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp 24,183 miliar.

Atas perbuatannya, Buhari disangka telah memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan wewenang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpnn)