TNI-Polri Bantah Data Formulir C1

jpnn.com - JAKARTA - Maraknya tudingan adanya pihak keamanan yang ikut melakukan penghitungan suara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dibantah kemarin (15/7). Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan tidak mendapat instruksi untuk mendata formulir C1 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Mabes Polri mengakui adanya rekapitulasi formulir C1 hasil pemungutan suara. Namun, data Polri bukanlah untuk perbandingan penghitungan suara.
 
Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, petugas teritorial dari TNI-AD mencatat hasil pemungutan suara hanya untuk keperluan pemetaan kekuatan politik dan kerawanan konflik sosial di daerah tersebut.

TNI hanya berkepentingan mengamankan tahap pilpres. "Memang tidak ada imbauan secara formal. Tapi, kalau ada yang mencatat hasil, itu hanya pendataan teritorial mereka," kata Fuad kepada wartawan di Jakarta kemarin.
 
Dia menjelaskan, personel TNI yang bertugas di daerah memang ditugaskan mengamati peta kekuatan pemilu, termasuk angka dan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dengan demikian, lanjut dia, ada antisipasi dari TNI atas potensi perselisihan yang muncul. Menurut dia, kerawanan saat dan pascapilpres pasti ada. "Apalagi kedua pihak mendeklarasikan kemenangan hasil pilpres," ujarnya.
 
Dia juga menegaskan bahwa TNI tidak mengurusi masalah rekapitulasi formulir C1 seperti yang dilakukan kepolisian untuk keperluan antisipasi masalah hukum perselisihan suara nanti. "Kami serahkan itu ke KPU. Rekapitulasi itu kan urusan penyelenggara pemilu. TNI tidak mengurus hal tersebut," tegasnya.
 
Dihubungi terpisah, Kadivhumas Mabes Polri Irjen (Pol) Ronie F. Sompie menyatakan masih merahasiakan rekapitulasi formulir C1 hasil pemungutan suara Pilpres 9 Juli lalu. Sebab, data yang mereka pegang bukanlah untuk perbandingan perhitungan suara.
 
Dia mengungkapkan, Polri tidak akan membuka data tersebut kecuali untuk penegakan hukum. Hal itu merupakan upaya mencegah timbulnya kerawanan dan gangguan keamanan serta ketertiban pascapilpres.

"Tadi kan sudah saya bilang, data kami rahasia. Jadi, tak akan kami publikasikan sudah sejauh mana proses rekapitulasi internal kepolisian. Data Polri tidak untuk dibandingkan," tegasnya.
 
Menurut dia, Polri bukanlah pihak yang berkompeten dalam menjelaskan proses serta tahap penyelenggaraan pemilu. Perolehan suara yang mereka pegang saat ini juga tidak digunakan untuk data pembanding dengan hasil penghitungan cepat (quick count) serta penghitungan KPU.
 
Sompie menuturkan, yang terpenting, kepolisian mencatat hasil rekapitulasi TPS, bahkan memperkuatnya dengan foto. Anggota polisi yang bertugas ketika itu juga harus siap menjadi saksi kalau nanti ada perselisihan hasil penghitungan suara. "Kalau nanti ada yang mempertanyakan dan mempersoalkan hasil hitungan KPU, Polri punya data sendiri," ujarnya.
 
Namun, lanjut dia, selama tidak ada pihak yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan suara, Polri tidak akan membuka dan mengeluarkan hasil catatan lembaganya. Apalagi dalam waktu dekat ini belum ada penetapan resmi dari KPU.
 
Kabar adanya keterlibatan TNI-Polri dalam penghitungan suara sempat mencuat. Yakni, ketika beredar rumor tentang adanya Cikeas Center. Dikabarkan, data yang diperoleh polsek dan koramil setempat sudah diverifikasi di tingkat desa melalui babinsa sehingga dengan cepat bisa dikirim ke Cikeas Center.

Data real count Cikeas Center itu sampai dengan cepat karena Presiden SBY menggunakan jalur Polri-TNI di seluruh Indonesia. Dengan demikian, wilayah paling pelosok pun bisa dijangkau.
 
Pihak istana sudah membantah kabar adanya Cikeas Center tersebut. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa tidak ada pusat tabulasi suara di Cikeas atau yang kemudian disebut Cikeas Center yang berkaitan dengan SBY maupun keluarganya. "Kami menegaskan, tidak pernah ada tabulasi perhitungan suara di Cikeas atau tabulasi Cikeas Centre," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/7).
 
Pada bagian lain, KPU kembali menegaskan telah berupaya melakukan transparansi dengan memasukkan data C1 ke website yang beralamat di http://pilpres2014.kpu.go.id. Hingga enam hari setelah pencoblosan kartu suara Pilpres 2014, KPU telah menerima unggahan formulir C1 atau formulir hasil rekapitulasi tingkat pemungutan suara (TPS) hingga 90 persen.
 
"Prinsipnya, kami kan menginginkan kualitas formulir C1 yang di-scan itu bisa lebih baik dari pemilu legislatif lalu," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jakarta, kemarin.
 
Mantan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut menambahkan bahwa KPU terus berupaya menjamin keaslian dan keakuratan formulir tersebut. "Kami juga dihadapkan pada dua kebutuhan. Pertama, percepatan penampilan informasi. Kedua, keakuratan," ungkapnya.
 
Perolehan formulir C1 tersebut, lanjut Husni, lebih cepat jika dibandingkan dengan rekapitulasi data pemilu legislatif lalu. "Ini lebih cepat. Selain itu, sumber daya manusia KPU kan banyak mengalami perbaikan (jajaran bawah)," ujar Husni.
 
Sementara itu, KPU juga meminta kejanggalan-kejanggalan yang terindikasi dari formulir C1 segera dilaporkan sesuai dengan jenjang persoalan. Masalah-masalah itu diusahakan tidak ditumpuk dan disodorkan ke jenjang di atasnya. Kekeliruan yang ditemukan di formulir C1, selain terjadi karena kekurangpahaman penyelenggara atau human error, bisa disebabkan adanya kesengajaan.
 
KPU membuka ruang untuk pelaporan kejanggalan formulir C1. KPU memiliki formulir C1 plano berhologram untuk mengecek formulir yang membingungkan. KPU akan mencocokkan jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang dipakai, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah.
 
Terkait dengan permasalahan formulir C1 di 17 TPS Ketapang Barat, Sampang, Madura, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan bahwa KPU tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pencoblosan ulang.

"Tujuannya, hak pilih bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat," ujarnya. Sebagaimana diketahui, pada formulir C1 di 17 TPS di Sampang, Madura, perolehan suara dua pasangan capres-cawapres tidak wajar. Jokowi-Jusuf Kalla tidak mendapat satu pun suara.
 
Ferry menuturkan, pencoblosan ulang di Sampang bergantung pada fakta atau problem. Jika ternyata panitia pengawas pemilu (panwaslu) merekomendasikan untuk pencoblosan ulang, hal itu tentu harus dilakukan secepatnya. "Yang menentukan adalah fakta apakah ada permainan atau tidak," jelasnya.
 
Saat ini KPU meminta klarifikasi KPU Jatim. Tujuannya, mengetahui pilihan rakyat, apakah sesuai dengan formulir C1 yang hanya memilih Prabowo-Hatta atau tidak. "Sampai sekarang belum ada klarifikasi dari KPU Jatim," ujarnya kemarin siang.
 
Yang paling utama, KPU Jatim saat ini menindaklanjuti dengan mengumpulkan berbagai informasi soal masalah tersebut. Dia menuturkan, sesuai dengan laporan, KPU tingkat kabupaten, PPK, PPS, dan bahkan KPPS telah dikumpulkan. "Semoga informasi kejadian lapangan bisa secepatnya didapatkan," ujarnya.
 
Selain Sampang, KPU sedang mendalami masalah di salah satu daerah. Jadi, ada formulir C1 yang angkanya tidak jelas. Yakni, ada angka nol yang tercoret sehingga mirip angka delapan. Jadi, angka itu 014 atau 814. Dia menegaskan bahwa pihaknya langsung turun ke lapangan. "Saya bersama Pak Hadar dan Arief Budiman," tegasnya.
 
Di lapangan, lanjut Ferry, pihaknya mengonfirmasi ke tingkat PPS. Ternyata, jumlahnya tidak sesuai. Lalu, KPU mengklarifikasi ke saksi dan jumlahnya juga ternyata tidak sesuai.

"Ternyata, setelah didalami, hasilnya itu 014, bukan 814. Masalah seperti itulah yang sering terjadi," tuturnya. (dod/idr/byu/c5/kim)