Walikota Dinilai Takut Hadapi Stafnya

JAKARTA--Sikap Walikota Pematangsiantar RE Siahaan yang tidak memberikan izin Koni Ismail Siregar untuk maju sebagai calon wakil walikota, mendapat kecaman dari pihak lain. Alasan RE Siahaan bahwa Koni masih dibutuhkan duduk di jabatannya sebagai Kepala Bagian di Pemko Siantar, dianggap sebagai alasan yang mengada-ngada. Ketua DPP Hanura Nurdin Tampubolon mendesak walikota membatalkan surat penolakan permohonan izin yang diajukan Koni dan segera mengeluarkan izin dimaksud.

"Alasan walikota tidak masuk akal. Mencalonkan diri itu merupakan hak politik sebagai warga negara, yang dijamin UUD. Setiap warga negara juga berhak mundur dari jabatannya untuk ikut maju di pilkada. Presiden juga berhak mundur, penjabat kepala daerah juga bahkan boleh mundur untuk ikut mencalonkan," ujar Nurdin Tampublon kepada JPNN, Selasa (16/3).

Sebagai partai yang mengusung pasangan Hulman Sitorus,SE-Koni Ismail Siregar untuk bertarung di pilkada Siantar, Partai Hanura mengecam sikap RE Siahaan. Dikatakan Nurdin, sejak awal memang sudah terasa sikap walikota berupaya untuk menghambat pencalonan Koni. Ditanya langkah apa yang akan ditempuh Hanura terkait tidak diberikannya izin kepada Koni, Nurdin tidak menjawab tegas. Dia hanya menyerukan agar walikota segera mengeluarkan izin kepada Koni. Jika memang sudah mengeluarkan surat penolakan permohonan izin dari Koni, maka walikota diminta mencabut surat itu dan mengeluarkan surat persetujuan.

"Karena ini era demokrasi, ya terserah Koni, maju ikut pilkada atau tidak. Jangan orang lain yang menghambat dengan alasan yang tidak jelas," sergah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.