Yuddy Serahkan Rapor Kinerja Pemda Wilayah Bali, NTB, NTT

jpnn.com - DENPASAR--Rapor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), hari ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerahan hasil evaluasi AKIP untuk kabupaten/kota tahun ini dibagi menjadi empat regional. Tujuannya, agar pelaksanaan menjadi lebih fokus dengan adanya sharing knowledge dari kabupaten/kota yang mendapatkan hasil evaluasi baik.
"Kami tidak hanya melihat dari sisi penyerapan, tetapi juga dari sisi hasil yang telah diperoleh. Harus ada keterkaitan yang nyata antara anggaran yang telah diserap dengan hasil yang telah dicapai," tegas Yuddy di Denpasar, Jumat (15/1).
Evaluasi ini lanjutnya, dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan demi terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hal itu meliputi tata kelola pemerintah berbasis kinerja, dan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mendorong tersujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government).
"Diharapkan, ke depannya Inspektorat Provinsi dapat menjadi mitra KemenPAN-RB dalam membina implementasi SAKIP di kabupaten/kota yang ada di wilayah masing-masing provinsi," tandasnya. (esy/jpnn)
DENPASAR--Rapor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lewat Operasi Gurita, Bea Cukai Tegal Gagalkan Peredaran 1,3 Juta Batang Rokok Ilegal
- Human Initiative Gelar Flash Sale Kurban untuk Bantu Masyarakat Pelosok Negeri
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor