Saat bertemu Megawati, pimpinan MPR menyepakati ruang pembahasan amendemen terbatas UUD 1945 terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat.
Partai Gerindra siap mengadang amendemen UUD 1945 jika tujuannya mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Amendemen UUD 1945 harus disebutkan secara jelas pasal yang akan diubah, alasan perubahan pasal, dan bagaimana perumusan perubahan…
PKB akan membentuk tim pengkajian untuk merespons isu rencana amendemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN yang…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, perlu penyesuaian terbatas terhadap UUD 1945 hasil amendemen, sebelum mengaktifkan GBHN.
Pidato pada Peringatan Hari Konstitusi, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, masih terdapat ruang kosong dalam konstitusi di saat…
Fahri mengaku setuju kalau amendemen kelima dilakukan untuk penyempurnaan UUD NRI 1945. Terutama untuk memperkuat presidensialisme, kelembagaan-kelembagaan negara…
Syarif mengatakan Partai Nasdem bukan tidak setuju dengan usulan amendemen UUD 1945. Hanya saja, dia menegaskan kalau mau,…
Jokowi tak mau dikira publik dia yang meminta dan menilai salah satu keinginan partainya itu sudah tidak relevan.
Menkumham mengingatkan supaya kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada kesinambungan pembangunan dari antar-periode pemerintahan sehingga perlu ada GBHN.
Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara, melontarkan ide anyar soal masa jabatan presiden.
Soal perlu tidaknya amendemen UUD NRI 1945 secara terbatas, Emrus menilai yang lebih baik mengkaji perubahan yang telah…
Wacana amendemen UUD 1945, termasuk menghidupkan kembali GBHN, membuka peluang MPR bisa memakzulkan presiden.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan MPR telah menyiapkan pokok-pokok amendemen terbatas terkait haluan negara. Saat ini draf…
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak jika amendemen konstitusi justru membuka ruang bagi presiden…
Lukman Edy menanggapi usulan mantan Kepala BIN Hendropriyono agar masa jabatan presiden ditambah menjadi 8 tahun dan menjabat…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, amendemen pasal di UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan…
Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menggulirkan wacana tentang pembatasan masa jabatan seseorang di kursi kepresidenan hanya satu periode.
Senator dari DKI Jakarta Sabam Sirait menyatakan, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus diperkuat melalui emendemen UUD 1945.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amendemen membuat negara tak bisa…
JPNN.com 
