Perjalanan karier politik Azis Syamsuddin sebelum jadi tersangka kasus penyuapan.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras mengingatkan Menteri Keuangan soal pelebaran defisit APBN.
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah memberi apresiasi atas Pidato Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar Nota…
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah angkat bicara perihal tapering off atau pengetatan moneter yang akan…
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mengubah beberapa asumsi makro fiskal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok…
Said Abdullah meminta publik tidak perlu panik berlebihan merespons utang pemerintah yang meningkat selama pandemi, sebagaimana yang dikhawatirkan…
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan RUU KUP tidak akan memberatkan masyarakat
Implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran covid-19 menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.
Program pengadaan vaksin covid-19 harus menjamin ketersediaan vaksin melalui rencana kerja pengadaan vaksin yang aman untuk kesehatan segenap…
Rapat panitia kerja Banggar DPR menetapkan asumsi mako sektor ESDM dan subsidi energi, sesuai hasil keputusan rapat Komisi…
Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah atas upaya nyata menemukan obat dan vaksin untuk antisipasi…
Ketua Banggar DPR RI HM Said Abdullah menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan…
Salah satu dari empat rekomendasi Banggar DPR adalah Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400 – 600…
Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan Bank Indonesia mencetak uang hingga Rp600 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bervariasi. Setiap instiusi membuat skenario.
Banggar DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19.
Jika program Kartu Prakerja kurang tepat sasaran, Pemerintah seharusnya mau mengoreksinya. Ini juga momentum penataan UMKM.
Presiden Jokowi mengeluarkan rangkaian kebijakan sebagai langkah antisipatif atas makin eskalatifnya pandemi corona. Salah satunya Perppu Corona.
Selain upaya-upaya penanganan langsung yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19, pemerintah bersegera membuat kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial.
Banggar DPR RI memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya menerbitkan Perppu guna mengantisipasi dampak ekonomi terkait wabah virus…
Said mendukung kebijakan Kemenko Perekonomian yang telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi kedua, berupa stimulus pada subsidi dan keringanan…
JPNN.com 
