Pada 9 April 2025, Bawaslu merayakan ulang tahun ke-17. Bawaslu konsisten mengawal demokrasi di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo mengatakan saat ini menangani 13 laporan dugaan pelanggaran dalam…
Komisioner Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Benny Sabdo mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan rekapitulasi suara…
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan pihaknya menggelar apel siaga dengan tema spesifik patroli pengawasan politik uang,…
Benny Sabdo menanggapi dugaan beberapa pengurus RT dan LMK di Kecamatan Cilincing terlibat politik praktis mendukung salah satu…
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menegaskan kepada Tim Kampanye pasangan calon (Paslon) Pilkada Jakarta 2024 agar tak menghambat kinerja…
Bawaslu DKI Jakarta mengimbau paslon Gubernur dan wagub serta parpol untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan Gakkumdu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memanggil Dharma dan Kun Mangkir, namun…
Menjelang Pilgub DKI, Bawaslu DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan tentang Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun…
Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat libur Idulfitri ke kampung membawa buah tangan berupa buku bertajuk Mentalitet…
Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu tentang netralitas ASN. Menurut data Bawaslu, Pemilu 2019 terdapat 999 penangangan pelanggaran terkait…
Pendekatan intelijen sangat strategis bagi fungsi pencegahan Bawaslu. Intelijen sangat relevan bagi kinerja lembaga pengawas Pemilu.
Bung Karno, sosok yang memandang bangsanya dan bahkan dunia secara optimistis. Sikap optimistis ini penting bagi karakter seorang…
Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengingatkan pengawas pemilu Kota Jakarta Utara agar berjiwa merdeka. Begini penjelasannya.
Politisasi SARA berpotensi menjadi penganggu utama dalam penyelenggaran pemilu. Kecemasan terhadap politisasi SARA muncul karena politik identitas.
Bung Karno mengonstruksikan identitas dan karakter bangsa dengan konsep nation and character building yang memberi warna pada semangat…
Hukum pemilu merupakan horison baru dalam ilmu hukum Indonesia. Belum banyak kajian yang menyelidiki tentang hukum pemilu.
Inspirasi hukum progresif adalah paradigma aksi, bukan peraturan belaka. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.
Maraknya politik uang, politisasi SARA, hoaks serta ujaran kebencian dalam gelaran pemilu perlu dimitigasi sejak awal oleh Bawaslu…
Diskursus mengenai dikotomi antara politik dan birokrasi telah menjadi kajian klasik di bidang ilmu politik dan pemerintahan.
JPNN.com 
