Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan bahwa pemerintah tidak ujug-ujug atau tiba-tiba memberikan kartu tanda penduduk (KTP)…
Izin memberikan legalitas ke warga negara asing (WNA) memang satu kelaziman di negara mana pun. UU di Indonesia…
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan, warga negara asing yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik…
WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap bisa memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan UU…
Sebanyak 9.000 warga belum melakukan perekaman e-KTP dan berpotensi tidak bisa mengikuti pemungutan suara pemilu.
Zudan Arif Fakrulloh membantah rumor pencantuman kolom kepercayaan bagi penghayat kepercayaan di KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK)…
Beredar isu bahwa e-KTP WNA bisa dipakai untuk persyaratan mencoblos pada pemilu mendatang. Ini klarifikasi Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri membantah hoaks yang menyebut pemerintah bakal menghapus kolom agama di e-KTP demi WNA Tiongkok.
Pihak Dinsos membantah perekaman KTP elektronik untuk orang dengan gangguan jiwa ini terkait pemilu.
Jumlah warga binaan lapas yang diajukan untuk perekaman e-KTP mencapai 658 orang.
Terlihat beberapa pegawai Disdukcapil dan Satpol PP membantu memusnahkan dan membakar KTP-el itu.
Kemendagri memusnahkan 1.378.146 keping kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dan sejumlah blangko yang rusak atau invalid.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, e-KTP menjadi sorotan publik bukan karena posisi mendagri dijabat politikus dari PDIP Perjuangan…
Sejumlah permasalahan terkait e-KTP yang mengemuka belakangan ini diprediksi akan digunakan kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto
Program e-KTP sebenarnya digagas bukan hanya untuk tertib administrasi kependudukan, namun juga untuk meminimalisir kecurangan di pemilu.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan hampir rutin setiap lima tahun sekali persoalan KTP selalu dijadikan sasaran tembak.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, permasalahan KTP elektronik cukup menarik dan menjadi persoalan yang cukup pelik.
Kemendagri meminta para bupati dan wali kota memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah masing-masing untuk…
Saya kira ini merupakan titik rawan dari penggunaan KTP elektronik di hari pemungutan suara.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria merasa heran dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia.
Polisi tetap akan memeriksa orang yang membuang ribuan e-KTP di Pariaman tersebut.
JPNN.com 
