Pemerintah tentu saja sadar betul bahwa lahirnya UU Otsus Papua dan Papua Barat didasari oleh kenyataan bahwa penyelenggaraan pemerintahan…
Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma mengatakan Papua membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait pengaturan rekrutmen…
Senator Filep Wamafma mendukung sikap masyarakat adat Suku Sebyar bersama lima Distrik di Kabupaten Bintuni yang menuntut komitmen…
Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan apresiasi kepada Kapolri terkait kebijakan afirmasi tentang penetapan…
Senator Filep Wamafma merespons keputusan Presiden Jokowi yang mencabut Perpres terkait izin investasi Miras. Simak kalimatnya.
Anggota DPD RI dapil Papua Barat, Filep Wamafma Kembali menguraikan sikap penolakannya terhadap Perpes Investasi Miras.
Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 itu mengizinkan investasi Miras di Papua, Bali, Nusa Tenggara…
Presiden Jokowi dan pemerintahannya tidak memiliki niat baik membangun Papua yang lebih baik, tetapi sebaliknya mengeluarkan kebijakan pendistribusian…
Menurut Filep, adendum tersebut harus memperhatikan eksistensi kehidupan masyarakat adat 7 (tujuh) suku di Teluk Bintuni sekaligus hak-haknya.
Menurut Filep, kebijakan penempatan jabatan seperti di TNI bagi putra-putri asli Papua, juga dapat dilakukan di unsur Polri…
Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM itu mendapat ujaran bernada rasialisme melalui akun Facebook Ambroncius Nababan
Senator Filep Wamafma meminta aparat penegak hukum untuk memproses perbuatan rasis Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin) Ambroncius…
Menurut Filep, Pemerintah sudah menerima ratusan usulan terkait pemekaran wilayah dan sudah dimulai sejak zaman Presiden SBY.
Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk Komjen Listyo Sigit prabowo sebagai Calon Kapolri untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham…
Peristiwa pembakaran BTS, menurut Wamafma adalah warning agar semua pihak berupaya memperhatikan akar persoalan, sehingga mencari solusi bukan…
Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma secara tegas memberikan tanggapan terkait penegakan hukum di Papua.
Hak Ulayat merupakan hak komunal masyarakat adat yang harus diperhatikan negara/Pemerintah dalam pengurusan dan pembagian sertifikat tersebut sehingga…
Pemekaran Papua diyakini tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat di daerah tersebut.
Bantuan tunai tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui Bank milik negara dan kantor pos. Penerima bantuan akan…
Filep Wamafma menilai bisnis yang bergelimang kekayaan tersebut, sibuk diperebutkan. Hal itu terus mengalir di atas penderitaan Orang…
Program vaksinasi terkait Covid-19 akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah telah menetapkan 6 jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan…
JPNN.com 
