Menurut Maqdir, putusan tersebut tidak memberikan alasan yang kuat untuk menolak permohonan praperadilan.
Hasto menegaskan bahwa PDIP secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Menurut Hasto, keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di…
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menunjuk dua hakim untuk menyidangkan gugatan Hasto Kristiyanto.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang diterima oleh pihak penyidik.
Tim hukum Hasto Kristiyanto bakal mengajukan praperadilan baru sehingga meminta penundaan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP itu pada Senin…
Permohonan ini diajukan setelah pada Jumat lalu, pihak Hasto mengajukan praperadilan kembali.
Maqdir mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat panggilan resmi dari KPK.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai hakim Djuyamto yang tolak preaperadilan Hasto Kristiyanto mampu mempertahankan independensi.
Ronny menjelaskan bahwa secara hukum, penggabungan dua sprindik tersebut tidak seharusnya menjadi masalah karena objek dan tersangkanya sama.
Todung menilai putusan praperadilan ini sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Pakar hukum Beniharmoni Harefa mengatakan hakim PN Jakarta Selatan Djuyamto bisa menerapkan keadilan dalam memutus gugatan praperadilan Hasto…
Menurut Guntur Romli, tidak ditemukan bukti baru yang menunjukkan keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku.
Menurut Beniharmoni, dalam pengembangan suatu perkara, hakim seharusnya secara jelas mencantumkan dalam putusannya pihak-pihak yang masih dapat diperiksa.
Penghentian kasus Hasto justru akan dipertanyakan publik karena kasusnya sudah berjalan cukup lama.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyikapi sidang praperadilan.
Menurut Hasto, Megawati melihat potensi layar tancap sebagai sarana hiburan sekaligus edukasi politik.
Hasto menjelaskan pemikiran Soekarno berakar pada dialektika sejarah Nusantara dan dunia.
Ronny mengungkapkan adanya dua kesalahan administratif yang ditemukan saat agenda penyerahan bukti tambahan dan pemeriksaan saksi ahli.
Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli menilai survei tersebut dapat menjadi bentuk penggiringan opini yang menguntungkan pihak tertentu.
JPNN.com 
