ICW mengemukakan empat alasan agar hakim memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa korupsi Bansos Covid-19 Juliari Batubara.
Aktivis dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Eni Rochayati meminta Majelis Hakim memvonis terdakwa korupsi Bansos Covid-19 Juliari…
Moeldoko mengirim somasi ketiga kepada ICW. Bila dalam waktu 5 x 24 jam ICW tidak mampu menunjukkan bukti-bukti…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang kegiatan Presiden Jokowi yang menimbulkan kerumunan lagi dan soal program…
ICW telah mengesampingkan hubungan hukum yang bersifat perdata yang di dalamnya melekat hak Firli Bahuri yang dilindungi asas…
BEM Nusantara membawa sepucuk surat ke BPK permohonan permintaan data serta analisis kajian hukum untuk mendapatkan data lengkap…
BEM Nusantara mempertanyakan sumber keuangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang satu ini.
ICW kenapa ya tak menyoroti temuan BPK di DKI Jakarta, malah sibuk menuding Moeldoko?
Apa sebenarnya kepentingan ICW menuding Moeldoko berburu rente dari obat COVID-19, Ivermectin?
ICW didesak untuk segera meminta maaf kepada Ketua Umum HKTI Moeldoko, bakal dicatat oleh rakyat.
Moeldoko memberikan waktu kepada ICW untuk menunjukkan bukti-bukti tuduhan keterlibatan dirinya mengambil keuntungan dari penggunaan obat Ivermectin.
Tuduhan kepada KPK soal penerbitan red notice Harun Masiku membuat ICW dicurigai sesama pegiat antikorupsi
Moeldoko berencana menyomasi dan memperkarakan ICW ke jalur hukum, Pernusa bilang begini
ICW menyatakan belum menerima somasi Moeldoko, mereka memastikan tetap konsisten pada pemberantasan korupsi.
Pernyataan aktivis ICW menuding Moeldoko terlibat dalam promosi obat Covid-19 Ivermectin berbuntut panjang.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko tidak terima dengan tuduhan ICW padanya.
Afifuddin mengatakan bahwa tokoh agama juga menyebut tentang Ivermectin sebagai obat COVID-19, jadi bukan hanya Moeldoko.
Mujiono menghawatirkan tudingan ICW ke Moeldoko berimbas pada semangat para sukarelawan yang aktif menangani COVID-19.
Rencana Moeldoko memerkarakan ICW disebut sebagai respons yang tepat dan bertanggung jawab.
ICW mencatat tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami fluktuatif. Begini penjelasannya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni minta polisi dan KPK bergerak mengusut kartel obat Covid-19.
JPNN.com 
.jpeg)
