UMKM Selasa, 16 Juni 2020 – 17:20 WIB
Ekonom Indef: Ini Solusi Bagus Untuk UMKM Kembangkan Bisnisnya
UMKM yang baru memulai bisnis bisa menghemat biaya operasional karena komponen biaya pembelian peralatan dan sewa tempat itu…
Strategi seperti ini penting dilakukan bagi perusahaan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan yang terjadi.
UMKM yang baru memulai bisnis bisa menghemat biaya operasional karena komponen biaya pembelian peralatan dan sewa tempat itu…
Ekonom Indef Aviliani mengatakan, adanya pelonggaran PSBB di masa pandemi COVID-19 sebenarnya telah memulihkan kepercayaan para investor.
Kebutuhan beras tidak perlu dikhawatirkan mengingat pemerintah dan petani terus melakukan produksi, meski sedang menghadapi wabah pandemi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ucok Pulungan menilai pemerintah perlu mengembangkan energi alternatif lain…
Usaha penyekatan arus balik ke Jakarta bisa menghadang pemudik serta perantau, sekaligus menekan penyebaran COVID-19 di Jabodetabek.
Beberapa negara maju di kawasan Eropa sudah memotong gaji ASN setempat untuk menangani pandemi covid-19.
Peneliti Indef Abra Tallatov menyampaikan prediksi soal pertumbuhan ekonomi pascapandemi virus corona COVID-19.
Ketimbang memikirkan soal mudik, pemerintah seharusnya fokus kepada perlindungan sosial masyarakat yang bertahan di kota-kota besar.
Dalam kondisi seperti ini, kalaupun harga BBM dipaksa turun, tidak akan berpengaruh banyak terhadap masyarakat.
Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudistira menyebut, krisis ekonomi dampak virus corona COVID-19 mirip depresi besar 1930-an.
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanggulangan Covid-19 dinilai terlalu memberi keleluasaan dan imunitas…
Menurut Ekonom Aviliani, kondisi perbankan hingga saat ini masih bagus meski gempuran virus corona sudah terjadi Maret.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, menilai keputusan social distancing atau menjaga jarak yang dikedepankan pemerintah dinilai lebih baik,…
Masalah terbesar dari tingginya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.
Ekonom senior Indef Aviliani menyarankan pemerintah menolak penilaian USTR yang menyebutkan Indonesia sebagai negara maju.
Dalam catatan Indef, pemerintahan era Jokowi sudah membuat sekitar 6300 peraturan menteri selama 2015 hingga 2018.
Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemerintah dan DPR perlu segera menambahkan objek barang kena cukai selain kantong plastik.
Penyelesaian skandal Jiwasraya lewat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR dinilai dapat mengganggu langkah penyelamatan BUMN perasuransian tersebut
Peneliti Indef menilai tujuan Uni Eropa (UE) mendiskriminasikan kelapa sawit, yakni ingin menguasai energi dunia.
Indef menilai, daya beli masyarakat harus tetap dijaga dalam rangka menopang perekonomian nasional, di tengah ketegangan AS-Iran.