Bisnis Kamis, 25 Maret 2021 – 15:09 WIB
UU Ciptaker, Kementerian LHK Pangkas Sejumlah Perizinan
Sekjen KLHK mengatakan PP No 24 tahun 2018 yang mengatur perizinan berusaha dicabut dan diganti dengan PP No…
Kadin Indonesia diharapkan bisa berperan aktif memperjuangkan kemudahan usaha di tengah pandemi COVID-19.
Sekjen KLHK mengatakan PP No 24 tahun 2018 yang mengatur perizinan berusaha dicabut dan diganti dengan PP No…
PT Taspen menyerahkan TASPEN Smartcard kepada perwakilan nasabah Bank BJB. SImak selengkapnya.
UU Cipta Kerja ini memperbaiki lingkungan bisnis atau investasi, dan kemudahan berusaha sehingga dunia usaha mampu berdaya saing.
Gerakan reformasi birokrasi bahkan terjadi di seluruh belahan dunia sedari dulu untuk menuntut perubahan birokrasi lama yang tidak…
Pemerintah Indonesia telah membangun dan menyiapkan 15 KEK yang tersebar di beberapa wilayah.
Anggota PHRI mengakui perizinanan berusaha yang penuh ketidakpastian dan sarat pungli memang menyusahkan pelaku usaha sehingga dibutuhkan UU…
UU Ciptakerja diyakini meminimalisir terjadinya praktik institutional corruption di sektor manufaktur karena berkurangnya transaction costs pada perizinan usaha…
UU Ciptaker mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia.
Gubernur Ganjar Pranowo memastikan sektor investasi di Jawa Tengah siap tancap gas dengan berbagai kemudahan perizinan dan infrastruktur.
Ekonom dari Universitas Padjadjaran Anang Muftiadi melihat RUU Cipta Kerja akan sangat fokus untuk memajukan Usaha Mikro Kecil…
Bea Cukai Jateng DIY kembali menambah izin fasilitas ekspor guna membangkitkan kembali industri dalam negeri.
Kemenkeu menerbitkan PMK tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas KB dan/atau KITE guna Penanganan Dampak Covid-19.
Lewat Income Mastery Academy bisa menguasai ilmu investasi dan perencanaan keuangan yang sangat lengkap dengan harga yang terjangkau.
Wapres Ma'ruf Amin berharap Omnibus Law bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.
Presiden Jokowi meminta perhatian kemudahan berusaha tersebut tidak hanya ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha menengah dan besar.
Jika saat ini Indonesia ada di rangking 74, Jokowi menginginkan peringkatnya menjadi 40.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif. Salah…
Pemerintah berupaya menaikkan peringkat ease of doing business (EoDB) alias kemudahan berbisnis di Surabaya, Jawa Timur.
Mengawali Tahun 2019, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta terus memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada industri.