Pak Jokowi dan Mba Puan Maharani beserta pimpinan DPR lainnya mendapat gelar penjahat konstitusi dari kelompok ini
Sewajarnya MPR dilibatkan dan melibatkan diri dalam perkara judicial review terkait pengujian UU apakah bertentangan dengan UUD NRI…
Ketua MPR RI Syarief Hasan menyambut gembira ajakan Pimpinan KNPI untuk melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, di salah satu…
Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet ingin meninggalkan legacy di masa kepemimpinannya. Yaitu amendemen konstitusi
Emeraldy menjelaskan BPJS Kesehatan melaksanakan undang-undang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Idris Laena mengatakan amendemen UUD NRI 1945 memang betul bisa dilakukan, tetapi…
Ma'ruf Cahyono mengungkapkan konstitusi memiliki kaitan erat dengan antikorupsi. Nilai-nilai dalam konstitusi menjadi rambu-rambu untuk mencegah perilaku atau…
Universitas Sumatera Utara berhasil menjadi juara satu dalam Lomba Debat Konstitusi MPR. Mereka mengalahkan Universitas Andalas yang menjadi…
Kim Jong-un resmi menjadi kepala negara Korea Utara. Status tersebut didapatkan setelah mengamandemen konstitusi.
dalam konstruksi hukum tata negara di Indonesia, posisi menhan yang kini dipegang Ryamizard Ryacudu memiliki kedudukan yang sangat…
Calon presiden petahana Joko Widodo kembali menjanjikan sejumlah program bagi-bagi kartu kepada masyarakat Indonesia.
Kedatangan Mahasiswa UPI di Gedung MPR dapat melihat simbol-simbol tata negara. Dengan melihat gedung bulat, akan teringat tentang…
Pengelolaan pelabuhan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing.
Gugatan terkait masa jabatan presiden dan wakilnya merupakan bagian dari upaya melemahkan semangat reformasi dan demokratisasi.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo diduga melanggar konstitusi dan Undang-undang Pilkada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angekt Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
JPNN.com 
