Kata Mahfud, terdapat pihak yang tidak paham secara utuh tentang isi dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Menko Polhukam Mahfud MD, berkomentar irit ketika disinggung ucapan Rocky Gerung, yang merasa heran atas alasan pemerintahan Jokowi…
KSPSI masih percaya bahwa partai-partai politik yang ada di DPR masih memiliki hati nurani terkait dengan isi RUU…
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan digelar pada 23 Maret 2020 bertepatan sidang Paripurna…
Presiden PKS Sohibul Iman beserta jajarannya berkunjung ke markas Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2) malam…
Terkait dengan draf RUU Cipta Kerja yang disebut pemerintah salah ketik khususnya Pasal 170, dia mengatakan bahwa DPR…
PKS minta RUU Cipta Kerja tidak terburu-buru dibahas. Sebab, banyak hal yang perlu dikaji satu per satu.
Kalau mau enam persen pakai Omnibus Law. SBY enam persen tanpa Omnibus Law. Perbandingan itu membuat istana sedang…
PKS mendesak pemerintah Jokowi mencari terobosan lain dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja.
Omnibus Law bukanlah janji politik Jokowi. Saat Pilpres 2019, Jokowi tidak sekali pun menyinggung Omnibus Law.
Omnibus Law membuat negara melonggarkan para TKA untuk bisa bekerja di Indonesia.
Dalam catatan Indef, pemerintahan era Jokowi sudah membuat sekitar 6300 peraturan menteri selama 2015 hingga 2018.
Direktur KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan akar masalah terkait regulasi yang disharmoni dan bahkan konfliktual baik vertikal maupun…
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera disahkan.
KSPSI memang dikenal dekat dengan pemerintah karena telah menjadi pendukung Presiden Jokowi sejak maju Pilgub DKI di 2012,…
Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih antar PUU, efisiensi proses perubahan/ pencabutan PUU, serta menghilangkan ego sektoral.
RUU ini menyediakan perlindungan dan penguatan bagi UMKM, baik dari segi permodalan, akses kredit, pemasaran sampai pelatihan.
RUU Cipta Kerja khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini justru akan sangat berpihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pengaturan upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak adil karena setiap daerah berbeda-beda kondisi ekonominya.Dampaknya buruh bisa tekor.
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan isu sertifikasi halal dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap…
Baidowi memandang pengaturan upah minimum oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak…
JPNN.com 
