Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Yandri Susanto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, mengumumkan terbitnya
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani…
Juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),
Pemerintah telah mengajukan anggaran pembubaran ormas ke Badan Anggaran (Banggar) DPR yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.
Polres Metro Bekasi Kabupaten mengamankan puluhan massa yang berencana melakukan sweeping terhadap geng motor, Minggu dinihari (4/6).
Pancasila adalah warisan paling berharga yang menjadi hak Warga Negara Indonesia saat lahir dari rahim ibu pertiwi. Hal…
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan tegas menyatakan menolak segala upaya masyarakat sipil maupun…
DPR menolak rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pembubaran organisasi masyarakat (ormas).
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempertanyakan rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi pengusung konsep khilafah itu. Juru Bicara HTI…
Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila.
Polda Metro Jaya mengeluarkan peringatan keras kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Jakarta, untuk tidak menyusun rencana…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membagikan sekitar 12, 7 juta…
Bentrokan antara kelompok masyarakat kembali pecah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kali ini yang berseteru adalah Ormas Gerakan…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tujuannya adalah
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, munculnya desakan masyarakat agar pemerintah membubarkan organisasi masyarakat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) agar berjalan dalam koridornya. Karena
Aksi premanisme yang dipamerkan oknum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila kepada Wakil Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Faturrahman
JPNN.com 
