Sekjen MUI Anwar Abbas menilai keputusan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), justru akan memicu kesimpangsiuran di tengah umat.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 ke Desember mendatang, kurang tepat.
Seharusnya pemerintah atau Pertamina jangan hanya menikmati keuntungan saja tetapi juga harus menurunkan harga BBM Premium.
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah, untuk hati-hati melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa pandemi…
PGRI meminta pemerintah segera menerbitkan NIP dan SK PPPK hasil rekrutmen Februari 2019.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho memastikan pelonggaran semacam ini membuat makin masifnya persebaran virus…
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bantuan sosial…
Syarief Hasan berharap agar pemerintah harus sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Jangan sampai terlalu membebani rakyat yang kini…
Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah untuk memberikan data akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
Kajian skenario pelonggaran sejumlah kegiatan yang beredar dan sudah dipresentasikan di seminar terbuka itu memang membutuhkan persyaratan yang…
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta kejelasan pemerintah dalam penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang jemaah ijtimak ulama Gowa yang belum melaporkan diri untuk diperiksa…
Jangan anggap pemerintah membuat pelarangan itu berdasarkan keinginan saja, tetapi semua hal tersebut untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan…
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya sudah memberi bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin sebelum adanya…
Komisi XI DPR, Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Indonesia bersama Ketua Dewan Komisioner OJK, menyepakati skema dan besaran…
Pejabat KemenPAN RB menjelaskan mengenai Rancangan Perpres Gaji PPPK yang dinanti 51 ribu honorer K2.
Jika nanti Perpres tentang Gaji PPPK sudah terbit, maka 51 honorer K2 bisa segera mengantongi NIP PPPK.
Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan saat ini semua sudah sama-sama tahu terjadi penyesuaian harga minyak mentah…
Hardjuno kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menebarkan ketakutan kepada masyarakat. Sebab, narasi yang bernada confuse seperti 'teror' baru…
Ketua Umum RJB Silvia D Soembarto menyatakan, kebijakan Presiden Jokowi tentang pemberian bantuan di masa pandemi corona justru…
Lestari Moerdijat berharap pemerintah dan kalangan industri serta pekerja, bisa memahami ancaman serius Covid-19 bagi kehidupan banyak orang.
JPNN.com 
