Moeldoko mengatakan, tidak mungkin semua honorer K2 diangkat menjadi PNS karena risikonya bisa meluas.
IGI menilai PP Manajemen PPPK tidak menguntungkan guru honorer di sekolah negeri karena banyak yang belum mengantongi sertifikasi.
Pertemuan Ketum PB PGRI Unifah Raosyidi dengan Presiden Joko Widodo membahas masalah honorer K2 dan PP PPPK.
Menurut Maxi Egetan, masa kerja PPPK hanya satu tahun dan akan diperpanjang lagi jika tenaganya dibutuhkan.
Guru honorer masih belum yakin tingkat kesejahteraan PPPK setara dengan PNS, hanya bedanya tidak mendapat pensiun.
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi berharap agar pengangkatan honorer K2 menjadi PPPK mempertimbangkan masa pengabdian.
Diakui ada beberapa poin di PP PPPK yang menguntungkan honorer, namun ada juga yang merugikan bahkan dianggap jebakan.
Andi Asrun sebagai pengacara guru honorer membeber ada 13 ketentuan di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen…
Pasal 16 pembatasan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan dianggap tidak rasional.
Pasal19 PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur mekanisme seleksi calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Syarat untuk bisa melamar menjadi PPPK tercantum dalam pasal 16 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Pentolan honorer K2 tetap menyatakan menolak menjadi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukan untuk menampung seluruh tenaga honorer K2 usia di atas 35…
Terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bisa menimbulkan masalah baru jika pengadaan PPPK dibebankan ke…
Pemerintah akan menetapkan jabatan apa saja yang nantinya bisa diisi oleh PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sama-sama ASN, namun ada perbedaan mendasar.
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membuka peluang honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi…
PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) juga punya NIP karena mereka juga termasuk ASN, mirip PNS.
Sejumlah pimpinan honorer K2 menolak diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), apalagi masih harus dites.
Usulan PGRI pada pemerintah sangat disesalkan karena tidak mengakomodir yang dibutuhkan honorer K2.
KemenPAN RB menyiapkan rancangan Perpres yang mengatur jabatan apa saja yang bisa diisi anggota TNI, Polri, dan PPPK
JPNN.com 
