Panglima Front Pembela Rakyat (FPR) Nugroho Prasetyo menggugat peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wapres 20 persen
Panglima FPR bakal menggugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi untuk maju di pilpres 2019.
Ketua DPP PKS menilai Jokowi bisa ditinggal koalisi besar pendukungnya di Pilpres 2019, bila MK mengabulkan gugatan presidential…
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kembali menggugat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan itu…
Ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, kembali digugat…
Menyikapi adanya gugatan uji materi presidential threshold ke MK, Ketum Hanura Oesman Sapta alias OSO, apa pun yang…
Jimly merespons pengajuan judicial review terhadap besaran PT. Menurutnya, jika memang ada perubahan sebaiknya sebelum pendaftaran capres dan…
Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay berdoa agar gugatan tentang presidential threshold yang kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi…
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan, rencana Yusril Ihza Mahendra kembali menggugat presidential threshold ke MK merupakan hal…
Politikus PKS Mahfuz Sidik menyatakan, presidential threshold memaksa partai-partai berkoalisi bukan karena kesamaan visi dan agenda, tapi demi…
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin makin gencar menyosialisasikan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk…
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nurwahid melihat MK tidak konsisten dalam menyikapi ketentuan pemilu
Partai Golkar akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019.
Fadli Zon memprediksi, pada Pilpres 2019 mendatang hanya akan muncul dua capres yang akan bertarung.
Anggota DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, ambang batas pencalonan presiden bukan untuk memunculkan capres tunggal.
Putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden dianggap tidak fair karena menggunakan aturan yang sama di 2014.
Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji material presidential threshold sebagaimaan diatur UU Pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap mempertahankan presidential treshold di…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian permohonan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) terkait uji materiel atas ketentuan presidential threshold…
Menurut HNW, jika sekarang Pileg dan Pilpres dibarengkan dan yang boleh mengajukan capres hanya yang 20 persen PT…
Ketua DPP PD Didi Irawadi mengatakan sebagai putusan konstitusional, maka keputusan tersebut menjadi produk hukum yang bersifat final…
JPNN.com 
