Daerah Jumat, 27 Februari 2026 – 13:47 WIB
Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Digodok, Hak Pasien Jadi Prioritas
DPRD Kota Bogor godok Raperda Penyelenggaraan Kesehatan untuk perkuat hak pasien dan mutu layanan.
Pansus RTH DPRD Kota Bogor dorong sanksi tegas dalam Raperda serta minta data ruang terbuka hijau lebih rinci.
DPRD Kota Bogor godok Raperda Penyelenggaraan Kesehatan untuk perkuat hak pasien dan mutu layanan.
DPRD Kota Bogor mengesahkan dua perda dalam rapat paripurna penutupan tahun 2025, Rabu (31/12).
DPRD Kota Bogor mulai membahas Raperda Penyelenggaraan Pasar dengan melibatkan berbagai pihak.
DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel menyepakati Propemperda 2026 dalam Rapat Paripurna XXVII, Rabu (26/11)
Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam memperkuat kebijakan publik kembali terlihat saat Wakil Gubernur H. Cik Ujang menghadiri…
Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema Penguatan Peran DPD RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Daerah…
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri rapat Rapat Paripurna XVII yang digelar di DPRD Sumsel, Kamis (7/8).
Senator asal Jakarta Fahira Idris mendorong DKI Jakarta menjadikan Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan sebagai prioritas atau masuk dalam…
Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat membahas substansi raperda RTRW Kabupaten Muara Enim 2025-2045.
Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor menyampaikan tanggapannya terkait RAPBD 2025, dan Raperda.
DPRD Kota Bogor mengesahkan Perda tentang Pemberian Insentif dan kemudahan investasi.
DPRD Kota Bogor membentuk 3 pansus untuk membahas Raperda dan revisi tata tertib.
DPRD Kota Bogor berupaya melindungi anak-anak dari kekerasan di sekolah. Simak selengkapnya
PJ Gubernur Jabar memberi sinyal dukungan untuk DPRD Kota Bogor terkait pengesahan Raperda pinjol.
DPRD Kota Bogor menyiapkan perencanaan mencegah banjir dalam Raperda sistem drainase.
Mewujudkan kesepahaman tentang betapa pentingnya peran Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai katalisator pembentukan produk hukum daerah berkualitas.
Semua pihak diminta bersabar untuk tidak terburu-buru memberikan berbagai statement terkait keputusan Pansus tersebut.
DPRD Provinsi Sumatera Selatan akhirnya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Sumsel Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda
Wakil Kepala BPIP Karjono Atmoharsono menyampaikan sudah banyak daerah yang berkonsultsi kepada terkait penyusunan perda
Wagub Mawardi Yahya menghadiri sidang paripurna yang digelar DPRD Sumsel untuk menyimak pandangan fraksi terhadap 4 raperda usulan…