Humaniora Senin, 22 Juni 2020 – 14:28 WIB
Ledia Hanifa: Revisi UU ASN Pasti Jalan, Status Guru Honorer Harus Jelas
Politikus PKS Ledia Hanifa Amaliah meminta Mendikbud Nadiem Makarim memperjelas status guru honorer, jadi PNS atau PPPK.
Berita terbaru PPPK hari ini: Tampaknya ada sinyal dari MenPAN-RB Tjahjo Kumolo untuk menyetujui pembahasan Revisi UU ASN, terkait…
Politikus PKS Ledia Hanifa Amaliah meminta Mendikbud Nadiem Makarim memperjelas status guru honorer, jadi PNS atau PPPK.
Said Syamsul mengimbau para rekannya sesame honorer K2 tidak berharap banyak pada revisi UU ASN dan fokus saja…
Segetol apa pun usaha DPR RI merevisi UU ASN bakal jalan di tempat jika pemerintah tak kunjung menyerahkan…
Menurut Dwi Rio, berdasar rekomendasi Pansus honorer K2, rekrutmen PPPK harus mengakomodir honorer K2 tenaga teknis administrasi.
Ketua Panja RUU Revisi UU ASN Arwani Thomafi mengakui memang pihaknya juga mengakomodir honorer nonkategori, bukan hanya honorer…
Ketua Panja Revisi UU ASN Arwani Thomafi mengungkapkan tentang sikap pemerintah dan Menkeu Sri Mulyani terhadap masalah honorer…
Para pimpinan honorer K2 minta bantuan Ketua Panja Revisi UU ASN untuk bisa bertemu Ketua DPR Puan Maharani.
Para honorer K2 mendesak agar pembahasan revisi UU ASN tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19.
Kepengurusan forum honorer yang baru ini sudah terbentuk di beberapa provinsi, memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa…
Para honorer K2, inilah respons Kepala BKN Bima Haria Wibisana menanggapi materi RUU Revisi UU ASN.
Sejumlah pasal di RUU Revisi UU ASN mengatur tentang jaminan pensiun untuk PPPK yang perlu diketahui honorer K2.
Pimpinan Honorer K2 Titi Purwaningsih mengomentari draf RUU revisi UU ASN yang sudah resmi jadi inisiatif dewan.
Nur Baitih mengkritik draf Revisi UU ASN karena anggaran rekrutmen PPPK di daerah membebani APBD.
Petolan Honorer K2 ini menilai hal itu memang seharusnya, karena PNS dan PPPK sama-sama ASN, sehingga jangan ada…
RUU Revisi UU ASN memuat sejumlah pasal yang menyangkut nasib para honorer, baik honorer K2 maupun tenaga kontrak.
RUU Revisi UU ASN yang ditunggu para honorer K2 antara lain mengatur bahwa PPPK mendapat jaminan pensiun dan…
Fraksi Partai Gerindra DPR RI terus berupaya mendorong revisi UU ASN demi menuntaskan persoalan tenaga honorer.
Banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi yang hanya berijazah SMA sehingga tidak bisa mendaftar PPPK.
Ketua Forum Hononer K2 Tenaga Teknisi Administrasi (FHK2TA) Adi Mulyadi alias Adhim menyampaikan pernyataan terkait revisi UU ASN.
Nur Baitih sebagai pimpinan honorer K2 Jakarta menyatakan, pihaknya tetap mengawal revisi UU ASN meski sudah terbit Perpres…