Legislatif Senin, 16 September 2019 – 19:23 WIB
Revisi UU MD3: DPR dan Pemerintah Sepakat Pimpinan MPR jadi 10 Orang
Rapat paripurna menyepakati pengesahan revisi UU MD3, jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang.
PDI Perjuangan bakal melakukan perlawanan apabila UU MD3 direvisi hanya demi kekuasaan semata, seperti posisi Ketua DPR RI.
Rapat paripurna menyepakati pengesahan revisi UU MD3, jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang.
Ketua BK DPD RI Mervin Sadipun Komber menduga revisi UU MD3 hanya mengakomodasi kepentingan sembilan partai politik supaya…
Pernyataan Hasto ini tampaknya menjadi tanda-tanda mulusnya proses revisi UU MPR, DPR, DPD RI (MD3) yang baru saja…
Partai NasDem belum berbicara terkait revisi UU MD3, terutama terkait usulan penambahan jumlah pimpinan MPR.
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan sekarang ini sudah tidak ada relevansinya lagi mewacanakan revisi UU MPR, DPR,…
Kewenangan DPR memanggil paksa yang diatur dalam UU MD3 telah dianulir oleh MK. Namun, tampaknya dewan belum ikhlas…
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memastikan pelantikan Utut Adianto Wahyuwidayat sebagai wakil ketua DPR akan dilakukan hari ini,…
Polri mempersiapkan aturan turunan untuk mengakomodasi revisi UU MD3 yang memberi hak DPR memerintahkan penjemputan paksa
PSI tak rela anggota DPR seluruh Indonesia memakai lembaga kehormatan perwakilan rakyat untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri
Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum menandatangani UU MD3 yang dihasilkan DPR.
Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ahli hukum ke Istana Merdeka pada Rabu (28/2). Pertemuan ini membahas UU MD3…
Merujuk beberapa pasal dalam UU MD3 hasil revisi, bukan tidak mungkin dapat menjadi penanda Indonesia masuk dalam genggaman…
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyarankan Jokowi ikuti saran eks Ketua MK Mahfud MD soal revisi…
Menkumham Yasonna Laoly pastikan revisi UU MD3 bakal tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani lembaran negara pengesahan revisi Undang-undang MD3 yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan fraksinya sejak awal tidak pernah ribut soal kursi, sehingga penolakan terhadap revisi…
Dua pengamat berbeda pendapat soal menilai DPR terkait UU MD3. Ada yang bilang cerdas, ada yang menyebut licik.…
Meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang, tapi mereka tetap mengesahkan UU MD3. Mungkin karena itu disahkan…
Pengesahan revisi UU MD3 berpotensi membuat korupsi di kalangan anggota DPR semakin marak.
Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) melukai…