Demi Menurunkan PT 20 Persen, PKS Masih Perjuangkan Revisi UU Pemilu
Nasional Senin, 22 Februari 2021 – 21:19 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut PT 20 persen merusak demokrasi hingga menimbulkan pembelahan politik.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut PT 20 persen merusak demokrasi hingga menimbulkan pembelahan politik.
Pengamat hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan KPU mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak berniat untuk mengusulkan revisi dua undang-undang berkaitan dengan Pemilu.
Ferdinand Hutahaean sampaikan analisis tajam atas pernyataan Pak JK soal bagaimana mengkritik tanpa dipanggil polisi.
Legislator PKB Luqman Hakim merespons kecurigaan adanya agenda terselubung Presiden Jokowi di balik revisi UU Pemilu.
Mardani PKS tak ingin pengalaman kurang enak dengan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 terulang kembali di Pemilu…
Irwan Fecho mengaitkan perubahan sikap Presiden Jokowi terhadap revisi UU Pemilu dengan Gibran Rakabuming Raka.
Fraksi Partai Golkar menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu, sekaligus mendukung Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan serentak…
Desain pemilu harus dievaluasi lewat revisi UU Pemilu guna mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan pihaknya tidak ingin merevisi Undang-undang Pemilu, Paloh memutuskan hal itu demi…
Presiden Joko Widodo mengisyaratkan menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap Jokowi ini dinilai sudah tepat, lantaran seringnya UU Pemilu
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan menolak Revisi…
Anggota DPR ini tidak khawatir bila Pilkada digelar serentak dengan Pemilu nasional di 2024 anggaran negara bisa membengkak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari soal revisi UU Pemilu yang rencananya menggantikan tahun pemilihan kepala daerah…
Revisi UU Pemilu: Fraksi Partai Nasdem menyampaikan sikap soal polemik jadwal pelaksanaan pilkada.
Pilkada serentak yang menumpuk jelas membutuhkan energi dan menguras tenaga KPU dalam menyelenggarakannya, Bawaslu, MK nantinya juga bakal…
Revisi UU Pemilu: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menanggapi polemik jadwal pilkada.
Pengamat politik Prof R Siti Zuhro mengatakan revisi UU Pemilu harus bisa mendorong hadirnya lebih banyak pasangan calon…
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin mengatakan, terdapat usulan tentang peningkatan status…
JAKARTA – Pemerintah dan DPR mau tak mau harus sepakat bahwa seluruh partai politik yang dinyatakan lolos sebagai…
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada 13 isu krusial yang membutuhkan pendalaman lebih jauh,…
