Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi terkait dalam hal ini Komisi I untuk menindaklanjuti pembahasan…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi UU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menganggap UU Nomor 34 Tahun 2004 memang perlu direvisi. Kenapa?
Pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI kepada Komisi I DPR RI dan untuk dibahas, Selasa…
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Nomor 34 Tahun 2024 yang menghidupkan Dwifungsi…
KontraS meminta DPR menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang tidak menyinggung isu substansial.
KontraS mengirim surat terbuka ke Komisi I dan Komisi III DPR RI yang isinya menolak Revisi Undang-Undang (RUU)…
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan revisi UU TNI khususnya Pasal 47, setelah heboh tentara aktif…
Imparsial mendesak DPR dan pemerintah setop pembahasan RUU yang membegal konstitusi, seperti RUU Pilkada, revisi UU TNI, UU…
Imparsial sebut RUU TNI melanggar konstitusi setelah menemukan pasal yang mengancam demokrasi dalam daftar inventaris masalah. Begini bunyi…
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai pro-kontra terkait revisi Undang Undang (UU) TNI dan Polri…
Imparsial menyampaikan argumentasi agar DPR dan pemerintah menyetop pembahasan revisi UU TNI (RUU TNI) yang dinilai bermasalah.
Koalisi masyarakat sipil menilai usulan penghapusan pasal larangan TNI berbisnis merupakan kemunduran reformasi di tubuh TNI.
Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengulas beleid dalam Revisi UU TNI soal penugasan prajurit aktif di jabatan publik. Apakah…
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan penjelasan setelah muncul kehebohan seturut terbitnya draf Revisi UU TNI
Koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI membatalkan rencana revisi UU TNI yang diajukan pemerintah, karena mengkhianati reformasi.
Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi UU TNI yang akan berlangsung di DPR bakal mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era…
Koalisi masyarakat sipil menilai RUU TNI melemahkan profesionalisme TNI dan demokrasi. Kritik disampaikan Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad…
Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer.…
Pegiat HAM dari Centra Initiative Feri Kusuma menyebut Revisi UU TNI tidak boleh melanggar prinsip-prinsip negara demokrasi.
LBH Semarang menyoroti operasi militer selain perang (OMSP) di draf revisi UU TNI yang beredar dalam diskusi kerja…
JPNN.com 
