Wakil Koordinator KontraS Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Begini argumentasinya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi UU TNI saat ini tidak diperlukan. Begini kekhawatirannya.
Koalisi masyarakat sipil kembali menyoroti draf revisi UU TNI yang dianggap sebagai kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Begini…
Imparsia yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menolak revisi UU TNI karena adanya pasal krusial yang dinilai berpotensi…
Peneliti senior Imparsial Al Araf dan pegiat HAM Suciwati mengkritisi wacana revisi UU TNI yang dianggap dapat membahayakan…
Wacana revisi UU TNI dikritik Elsam dan KontraS dalam diskusi bertajuk Refleksi 25 Tahun Reformasi yang digelar Imparsial.
Fery Kusuma mengkritik rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dan revisi UU TNI yang dianggap bakal mencederai reformasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui peraturan presiden.
Peneliti senior Imparsial Al Araf mengkritisi rencana pembentukan DKN atau Wankamnas dan revisi UU TNI. Begini kecurigaanya.
Syarif Hasan menilai penempatan perwira aktif TNI di berbagai jabatan sipil merupakan langkah mundur bagi reformasi dan semangat…
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai ada efek negatif jika Mahkamah Konstitusi (MK)…
Iklim demokrasi Indonesia menjadi taruhan ketika aparat mengusut tuntas kasus Robertus Robet.
Bareskrim menangkap aktivitis sekaligus dosen UNJ Robertus Robet yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap institusi TNI.
Charles menilai penerapan pasal 28 UU ITE terhadap Robertus Robet tidak tepat karena tidak ada unsur kesengajaan.
JPNN.com 
