Rumusan pasal 170 itu pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah atau PP.
Ketentuan pada pasal yang terdiri dari tiga ayat itu, pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang…
Salah satu isi draf Omnibus Law yang didengar Bima Arya yakni ketentuan Bupati bisa diberhentikan oleh seorang Gubernur.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tak terima RUU Omnibus Law memberi ruang untuk perusahaan outsourcing yang selama ini dianggap…
Pemerintah tetap bisa menindak tegas para perusak lingkungan lewat aturan di RUU Omnibus Law
RUU Omnibus Law diharapkan mampu menjadi pengatur bagi pemerintah, pasar dan pengusaha.
Ribuan buruh mengikuti demo di depan DPR menolak RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan
Presiden dan Wapres KSPSI akan menyampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan kepada perwakilan Komisi IX.
Buruh siap menggelar aksi lanjutan andai pembuat UU tidak mengabulkan keinginan terkait penolakan RUU Omnibus Law.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengungkapkan adanya usulan baru yang akan diatur dalam RUU Omnibus Law. Misalnya jaminan kepada…
Rencananya besok aksi buruh akan diawali dengan longmarch dari depan TVRI menuju gedung DPR. Rencananya KSPSI juga akan…
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya belum Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.
Nantinya puluhan ribu buruh dari Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono secara tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya…
Terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, kalangan buruh disarankan membentuk tim kecil.
Busyro menilai jika naskah akademik Omnibus Law tidak terbuka maka memudahkan liberalisasi sumber daya alam dan memuluskan kepentingan…
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,05 juta orang, sementara angkatan…
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar menjelaskan sejumlah hal yang diatur di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Ikhsan Abdullah menegaskan bahwa tidak ada ketentuan di RUU omnibus law yang menghapus pasal kewajiban melakukan uji sertifikasi…
Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan soal sertifikasi halal yang dalam RUU Omnibus Law.
Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
JPNN.com 
