Politik Sabtu, 07 Desember 2019 – 11:49 WIB
Habib Aboe Tak Mau Amendemen UUD Utak-atik Masa Jabatan Presiden
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah 30 kali mengamendemen konstitusinya, sementara…
MPPI dukung langkah Zulkifli S Ekomei mengajukan gugatan ke PN Jakpus, terkait UUD 1945 saat ini yang dianggap palsu.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah 30 kali mengamendemen konstitusinya, sementara…
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono meminta MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen Pasal 7 UUD 1945.
Salah satu alasan MPR mewacanakan amendemen terbatas UUD 1945 adalah ingin memasukkan kembali haluan negara dalam Undang-Undang Dasar.
Wakil Ketua MPR Saifullah Tamliha mengharapkan semua masyarakat terlibat dalam pembahasan rekomendasi MPR tentang amendemen UUD 1945.
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan rencana amendemen atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden.
Politikus NasDem mengatakan persoalan amendemen UUD NRI 1945 itu bukan masalah setuju atau tidaknya tetapi masyarakat harus dilibatkan.
Partai Gerindra siap mengadang amendemen UUD 1945 jika tujuannya mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Perlu melihat sejauhmana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada kesinambungan pembangunan dari antar-periode pemerintahan sehingga perlu ada GBHN.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak jika amendemen konstitusi justru membuka ruang bagi presiden…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, amendemen pasal di UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan…
Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menggulirkan wacana tentang pembatasan masa jabatan seseorang di kursi kepresidenan hanya satu periode.
Pemerintah diharapkan melakukan pengkaderan ideologi untuk memantapkan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memanfaatkan prangko PT Pos Indonesia untuk menyosialisasikan PAncasila, UUD 1942, Bhinneka Tunggal Ika dan…
Senator dari DKI Jakarta Sabam Sirait menyatakan, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus diperkuat melalui emendemen UUD 1945.
GKI menyampaikan aspirasi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Penerimaan aspirasi ditandai dengan penyerahan buku berjudul “Mengapa…
Kepala KSP Moeldoko memastikan pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, batal jika yang bersangkutan tidak berubah pikiran terkait…
Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Maruf Amin mengunjungi makam Sisingamangaraja XII di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Jumat (5/10).
Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma'ruf Amin memastikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bukan tagut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, berkat jasa para founding fathers maka Indonesia memiliki konstitusi sebagai rumusan dalam berbangsa…