1.100 Guru dan Pegawai PTT Terancam tak Dapat Insentif
jpnn.com, PONOROGO - Pemkab Ponorogo, Jatim, mencoret 1.100 guru dan pegawai tidak tetap (PTT) swasta di SMA/SMK sederajat dari daftar penerima insentif.
Hal ini lantaran SMA/SMK sederajat sudah bukan lagi kewenangan pemkab, tapi sudah diurus pemprov.
‘’Kami sudah menduga keputusan itu,’’ kata Sekretaris Forum Guru Swasta (FGS) Ponorogo, Marji, seperti diberitakan Radar Madiun (Jawa Pos Group).
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dalam rapat paripurna DPRD Senin (20/11) menjawab usulan pemberian dana insentif guru swasta. Pemkab akan mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar pada APBD 2018.
‘’Asumsinya, kalau setiap guru mendapat insentif sebesar Rp 1,2 juta per tahun, berarti hanya sebanyak 2.500 tenaga pengajar yang menerima,’’ paparnya.
Artinya, jumlah tersebut kemungkinan besar hanya untuk guru dan PTT swasta setingkat TK hingga SMP sederajat.
Sebab, di Ponorogo jumlah anggota FGS Ponorogo ada 4.758 orang mulai dari TK hingga SMA/SMK sederajat. Soal keputusan tersebut, FGS mengaku tidak mempermasalahkannya.
‘’Tetap kami terima. Tapi kami juga akan berupaya agar semuanya bisa mendapatkannya,’’ ungkapnya.
Hal ini lantaran SMA/SMK sederajat sudah bukan lagi kewenangan pemkab, tapi sudah diurus pemprov.
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Guru Honorer Negeri Minta Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Jangan Benturkan dengan P1 Swasta
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kemenag Terbanyak Guru, Peluang Honorer Besar
- Disingkirkan PPPK P1 Swasta, Guru Honorer Negeri Terus Melawan
- Tingkatkan Kualitas Guru, Disdik Sorsel Menyiapkan Anggaran Rp 300 Juta
- 316 Guru PTT Gunung Mas Dilantik menjadi PPPK, Begini Pesan Wabup Efrensia