200 Ribu Honorer K2 Administrasi & Teknis Lainnya jadi PNS atau PPPK, Asalkan...

Sementara, di Kota Bekasi hanya sisa sekitar 500 orang, terdiri dari Satpol-PP, guru, tenaga administrasi di Dinas Kebersihan.

Menjadi polemik ketika SE MenPAN-RB yang salah satunya mengamanatkan penghapusan pegawai non-ASN, karena honorer K2 administrasi dan teknis lainnya ini belum difasilitasi untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

Di dalam SE tersebut, sejumlah jabatan yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, petugas kebersihan, dan satuan keamanan.

"Kalau petugas kebersihan di Dinas Kebersihan sampai dialihkan ke outsourcing sangat tidak adil," kata Rahmat.

Rahmat menegaskan, honorer K2 di Dinas Kebersihan, pekerjaannya sangat berat dan sudah lebih dari 17 tahun mengerjakan tugas itu.

Pengorbanan mereka sangat besar termasuk menjadi salah satu penghasil pendapatan asli daerah (PAD).

Rahmat yang sehari-harinya bertugas menarik retribusi kebersihan ini merasa ada perlakuan tidak adil dari pemerintah jika nanti dialihkan ke outsourcing. Sebab, mereka mencari uang untuk PAD.

"Kan, enggak adil. Kami yang cari uang untuk PAD dan digunakan juga buat gaji. Kok malah kami mau dijadikan outsourcing," tegasnya.