APBN Untuk Lapindo Lebihi Jatah Daerah Tertinggal

APBN Untuk Lapindo Lebihi Jatah Daerah Tertinggal
APBN Untuk Lapindo Lebihi Jatah Daerah Tertinggal
Untuk tahun anggaran 2012 dan 2013, Basarnas mendapat Rp 992,1 miliar dan Rp 1,67 triliun. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu memperoleh pagu Rp 268,2 miliar pada 2012 atau hanya 17,49 persen dibanding pagu untuk lumpur Lapindo. Pada 2013, mereka diberi pagu Rp 399,6 miliar atau hanya 17,70 persen dari pagu lumpur Lapindo.

Pagu anggaran untuk BPKPB Sabang pada 2013 hanya 17,38 persen dari alokasi dana untuk Lapindo. Sementara itu, pagu untuk BPKB Batam pada 2012 dan 2013 adalah Rp 735,3 miliar dan Rp 885 miliar.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Vecky Masinambow menyatakan, dana APBN yang dialokasikan untuk Lapindo mengkhianati rasa keadilan masyarakat. Sebab, sudah jelas bahwa bencana itu terjadi karena kelalaian PT Lapindo Brantas dalam melakukan eksplorasi. "Masyarakat sudah tahu, bencana itu akibat kegiatan PT Lapindo Brantas," ungkapnya.

Dia lantas membandingkan pagu anggaran untuk Basarnas dan BNPB yang lebih kecil dibanding alokasi dana untuk lumpur Lapindo. "Apakah wajar dan adil negara menanggulangi dampak atau bencana yang terjadi karena kegiatan korporasi?" kata Vecky. (myw/jpnn/c5/nw)

MANADO--Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim, masih mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Lewat APBN 2011 dan 2012, pemerintah sudah


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News