Kamis, 22 Agustus 2019 – 14:01 WIB

Dana Pemeliharaan Jalan di Kaltim Dianggap Minim

Selasa, 08 Maret 2011 – 01:10 WIB
Dana Pemeliharaan Jalan di Kaltim Dianggap Minim - JPNN.COM

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum mengaku terus kekurangan dana untuk membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan di Kaltim. Dari jalan yang ada sepanjang 1.448 km, dana yang dialokasikan untuk tahun 2011 hanya 960 miliar. Padahal, kebutuhan yang diusulkan ke pemerintah oleh KemenPU untuk tahun anggaran 2011 mencapai Rp 1,26 triliun.

Hal ini dikemukakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Wilayah Kalimantan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Subagyo, selepas rapat dengar pendapat dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Senin (7/3). Beban ini, lanjut Subagyo, semakin berat manakala Bina Marga juga diminta mengerjakan jalan sampai ke Serudong (perbatasan Malaysia).

"Tadinya cuma dari Kerandayu (Kabupaten Pasir) sampai (Kabupaten) Berau, tapi mulai 2010 diperpanjang sampai Serudong," kata Subagyo. Tambahan pembangunan jalan tersebut akhirnya dicarikan solusi dengan meminjam dana ke Asian Development Bank. Namun, soal besaran nilainya Subagyo mengaku tak ingat persis.

Sementara, Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah yang ikut hadir dalam pertemuan menyebutkan, tahun 2010 pihaknya hanya mendapat kucuran dana Rp 560 miliar untuk memelihara jalan sepanjang itu. Jumlah ini dipastikan sangat kurang terlebih banyaknya aktivitas pertambangan yang sering merusak jalan.

Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga Khairul Tahir mengatakan, kondisi ini tak hanya dirasakan Kaltim. Beberapa daerah kaya sumber daya alam seperti Papua dan Riau juga menuntut hal serupa. Salah satu penyebabnya, lanjut dia, PU tak punya kewenangan untuk menarik pajak BBM sebesar 10 persen. Pajak ini, jelas dia, masuk ke daerah sesuai UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seandainya diizinkan Kementerian Keuangan, Khairul memastikan dana pemeliharaan jalan bisa terbantu. "Masalahnya mungkin di kami yang tak bisa menarik dana itu," akunya.

Untuk mengatasi kekurangan dana pemeliharaan dan pembangunan jalan, Ketua Komite II DPD RI Bambang Susilo mengusulkan agar daerah yang tak puas dengan pembangunan infrastruktur jalan, agar duduk satu meja dengan Kementerian Keuangan, PU dan DPD. "Siapapun ahlinya nggak akan mampu mengatasi hal ini," tegas anggota DPD pemilihan Kaltim ini.

Kaltim contohnya, lanjut dia, sebagai penyumbang PDRB senilai Rp 259 triliun di tahun 2010, yang kembali hanya Rp 24 triliun. Jumlah ini sangat timpang dan rentan menimbulkan gejolak di masyarakat sebab tak sebanding dengan yang telah diberikan ke pemerintah pusat. "Sebab PDRB yang didapat (Kaltim) lebih kecil dibanding mereka (provinsi lain) yang minim sumbang PDRB," uangkapnya. (pra/jpnn)

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar