Diduga Buntut Pilpres 2009
Rabu, 01 Desember 2010 – 07:56 WIB
JAKARTA -- Anggota DPR dari Partai Golkar Gandung Pardiman mengatakan, istilah monarki itu merujuk kepada keterlibatan raja dalam pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung. "Jadi, SBY itu tidak salah-salah amat," kata legislator yang mewakili dapil Jogjakarta itu.
Menurut dia, wasiat dari HB IX, keistimewaan Jogjakarta diserahkan kepada pemerintah pusat dan rakyat. Bukan diserahkan kepada raja dan keraton. "Tapi, sekarang justru terjebak bagaimana gubernur Jogjakarta dipilih atau ditetapkan. Ini kan masalah sempit. Padahal, keistimewaan itu sampai akhir zaman," katanya.
Baca Juga:
Gandung menilai tidak ada yang salah antara SBY dan Sri Sultan. Apalagi, dalam realitas yang berjalan selama ini sultan merupakan seorang gubernur sekaligus raja Jogjakarta. "Di tengah badai merapi mungkin jadi kurang koordinasi dan komunikasi. Dua pihak harus duduk bersama," saran anggota Komisi IX DPR itu.
Menurut dia, perseteruan yang memuncak di balik isu pemilihan atau penetapan hanya SBY dan sultan yang mengetahui secara pasti. Dia menduga salah satu di antaranya buntut dari Pilpres 2009. "Masalah kecil, lalu menumpuk menjadi besar. Komunikasi kedua belum beres sehingga substansi bergeser dan lebih mengedepankan harga diri masing-masing," kata Gandung. (dyn/pri/c4/iro)
JAKARTA -- Anggota DPR dari Partai Golkar Gandung Pardiman mengatakan, istilah monarki itu merujuk kepada keterlibatan raja dalam pemerintahan, baik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Irjen Iqbal: Bhara Daksa 91 Bersaudara Selamanya
- Sekjen KLHK Imbau Rimbawan IPB University Jadi Teladan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 22 Kloter Jemaah Calon Haji Terbang Perdana 12 Mei
- Kehangatan Bhara Daksa 91 Melepas Teman Purnatugas: Penuh Kebersamaan dan Kekeluargaan
- Habib Aboe: PII Banyak Membantu Membentuk Karakter Anak Bangsa
- Lemkapi Minta Polisi Selediki Penyebab Brigadir RAT Bunuh Diri