DPR: Kerusuhan Tanjung Balai Jangan Dianggap Sepele

Dalam konteks domestik Indonesia, menguatnya tren politik SARA dan bangkitnya posisi serta peran politik kelompok minoritas yang mengusung isu anti-kemapanan dan ditambah dengan isu terorisme, tidak bisa dipungkiri bahwa isu ini menggiring opini luas bahwa umat Islam sebagai ancaman.

Sejalan dengan itu, ujarnya, ruang demokrasi juga sedang mencuatkan posisi dan peran politik yang lebih besar kepada unsur minoritas. Sebut saja isu pilkada DKI. Kontestasi pilpres yang lalu pun sebenarnya tak lepas juga dari nuansa isu SARA.

"Harus diakui bahwa Indonesia menyimpan riwayat konflik SARA yang panjang dan tetap menjadi bahaya laten. Faktor kesenjangan sosial-ekonomi tetap menjadi pemicu paling mendasar," tegasnya.

Hal lain yang juga perlu dicermati serius menurut dia, munculnya gejala arogansi dan kontroversi kebijakan yang dipersepsi oleh unsur mayoritas sebagai upaya untuk memenangkan agenda unsur minoritas.

"Sebut saja kontroversi penghilangan kolom agama di KTP, penghapusan perda 'syariah', sejumlah kebijakan pemprov DKI yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam plus sikap-sikap sang gubernur yang dinilai arogan," kata Mahfuz.

Faktor global dan domestik ini ujar mantan Ketua Komisi I DPR ini, bisa bercampur-aduk sedemikian rupa dengan aneka bumbu.

Hal ini berjalan di atas realitas keberagaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial-ekonomi yang menguat akibat problem ekonomi yang makin berat, riwayat panjang konflik bernuansa SARA, dan munculnya model kepemimpinan dan kebijakan yang dipersepsi sebagai pertarungan minoritas vs mayoritas.

Anggota Komisi IV DPR ini menegaskan, kasus Tanjungbalai merupakan peluit peringatan yang sangat keras buat bangsa ini dan semua jajaran pemerintahan di pusat dan daerah.