JPNN.com 
Effendi Gazali Desak KPK Blak-blakan, Dia Sendiri Tak Berani Menyebut Nama
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak membuka nama-nama vendor bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 yang dikelola Kementerian Sosial.
Nama-nama itu termasuk para elite politik yang terlibat di belakang vendor tersebut.
Padahal, pakar komunikasi politik Effendi Gazali sebelumnya telah mengajukan hal itu ke KPK berdasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, menurut Effendi, KPK bergeming dengan alasan akan membukanya di pengadilan.
"Kenapa nggak dibuka saja semua? Siapa yang dapat? Berapa jatahnya, pada tahap reguler 1 hingga 12 sehingga ketahuan," kata Effendi Gazali di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (1/4).
Menurut Effendi, KPK bisa membuka hal itu berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Hal ini agar publik tidak mendapatkan infomasi yang menyesatkan.
Karena, dilihat dari berita yang beredar, jumlah bansos yang disalurkan sebanyak 22,8 juta. Vendornya berjumlah 107 perusahaan.
Jika dihitung, kata Effendi, seharusnya masing-masing vendor dapat jatah kuota 213.084 bansos.
Effendi Gazali meminta KPK membuka nama para vendor bansos Kemensos, bukan hanya berani panggil dia dan Cita Citata
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
